Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay memberikan keterangan pers sebelum mengikuti Rapat Paripurna.Foto :Geraldi/rni

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengakui bahwa BPJS Kesehatan merupakan mitra kerja yang paling sering dipanggil DPR RI untuk dievaluasi kinerjanya. Ke depan, pihaknya juga akan segera memanggil Direktur Umum BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan Persatuan Rumah sakit terkait informasi 400 rumah sakit yang memutuskan kontrak kerja dengan BPJS Kesehatan. Apalagi, persoalan ini sebenarnya bukanlah yang pertama kalinya.

“Dari 7 mitra komsi IX DPR, BPJS Kesehatan yang paling sering kami panggil untuk berdiskusi dan meminta evaluasi terhadap kinerja yang mereka lakukan. Terkait informasi adanya 400 rumah sakit yang memutuskan kontrak kerja dengan BPJS Kesehatan, ini juga masih simpang siur, baik itu jumlah rumah sakitnya, maupun alasan dari pemutusan kontrak kerjanya,” ujar Saleh kepada wartawan usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/1/2018).

Dilanjutkan legislator Fraksi PAN ini, ada yang mengatakan pemutusan kontrak kerjanya karena masa akreditasi rumah sakit tersebut yang habis. Untuk alasan ini, bisa saja terjadi. Namun menurut Saleh, di saat 400 RS memutuskan kontrak kerja sama, dari hasil laporan BPJS Kesehatan, saat ini ada sekitar 2217 RS yang ingin bekerjasama dengan BPJS.

Tentu hal ini menjadi bukti bahwa RS tersebut sudah terakreditasi. Namun tidak sedikit juga yang mengatakan karena adanya gagal bayar oleh BPJS Kesehatan. Bagi Saleh, dua alasan tersebut tetap penting, namun yang paling penting adalah bagiamana pelayanan terhadap masyarakat tidak terkendala.

BPJS Kesehatan, tambah Saleh, lembaga pemerintah non profit alias tidak mencari keuntungan. Namun diakuinya, dari tahun ke tahun lembaga ini mengalami defisit, pemerintah menutupinya dengan cadangan anggaran APBN. Tahun ini merupakan defisit yang terbesar yang dialami BPJS Kesehatan. Tahun lalu, BPJS Kesehatan defisit Rp 9 triliun, tahun ini defisit Rp 16 triliun, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan tahun ini BPJS defisit Rp 11 triliun.

“Silang pendapat tentang besaran defisit BPJS Kesehatan ini akan segera kami minta penjelasannya. Kami akan panggil semuanya. Namun di sini kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang. Jika ada yang sakit, sebaiknya dibawa ke RS pemerintah terlebih dulu. Berikan waktu kepada kami untuk menyelesaikan masalah ini dengan solusi terbaik, sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (ayu/sf)